Penjabat Walikota Tangsel Dilantik

Setelah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disahkan melalui UU nomor 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel di DPR RI pada 26 November tahun 2008 lalu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto secara resmi melantik Penjabat Walikota daerah ini, Sabtu (24/1).
Pelantikan dilakukan Mendagri terhadap Kepala Dinas Pekrjaan Umum Pemprov Banten, Ir Sholeh MT sebagai Penjabat Walikota Tangsel di Pendopo Gubernur Banten, Serang, dengan disaksikan Gubernur Hj Atut Chosiyah serta sejumlah pejabat. Selain dilakukan pelantikan, Mendagri sekaligus menandatangani Prasasti Pembentukan Kota Tangsel yang merupakan tanda dimulaianya pemerintahan di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini.
Selanjutnya Sholeh MT yang diajukan oleh Gubernur Banten untuk dilantik ini akan menjadi penjabat kepala
Daerah yang terdiri dari tujuh kecamatan yakni Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan Setu tersebut untuk sementara sebelum terpilinya Walikota dan Wakil Walikota definitif.
Dalam seremoni itu, Mendagri menegaskan pembentukan Kota Tangsel untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan serta percepatan pembangunan di Provinsi Banten.

Syukuran Pengesahan Kota Tangsel

Kamis (30/10) malam, sedikitnya 1.000 warga berbaur dengan unsur pejabat pemerintahan, legislatif, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik mengikuti acara syukuran disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan di Kantor Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang.
Acara yang dihadiri Bupati Tangerang H Ismet Iskandar, Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, Sekda Nanang Komara, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan Zarkasih Noor menengadahkan rasa syukur ke hadirat Tuhan YME atas “berdirinya” Kota Tangerang Selatan.
Bupati Ismet Iskandar sembari mengucapkan syukur dan doa keselamatan, mengatakan, pengesahan UU Kota Tangsel oleh Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (29/10) lalu bukan berarti sebagai akhir perjuangan masyarakat, tetapi menjadi awal untuk menapaki hidup lebih baik seperti untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan peningkatan perekonomian. “Sebab Kota Tangsel ini memiliki potensi cukup besar yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakatnya,” jelas Ismet.
Ia juga mengungkapkan kilas balik kerelaannya mendorong pemekaran Kota Tangerang Selatan, meski saat itu dirinya dalam posisi sebagai Bupati Tangerang. “Semua ini hanya untuk kepentingan masyarakat, apa yang terbaik bagi masyarakat, itulah yang perlu dilakukan,” terangnya sebelum melakukan pemotongan nasi tumpeng dan dilanjutkan doa bersama.

Kota Tangerang Selatan Disahkan

Oleh: Khomsurizal

Rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (29/10) pukul 09.00 WIB, mengesahkan Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Dengan demikian warga Ciputat, Serpong, Pamulang, Setu, Pondok Aren dan sekitarnya dalam waktu dekat akan memiliki pemerintah daerah tersendiri dan terpisah dari Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto, saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono tersebut mengatakan, pemerintah telah merespon aspirasi masyarakat secara proporsional untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan pada daerah yang dimekarkan tersebut. “Terbentuknya daerah otonom baru ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan di wilayah itu,” kata Mardiyanto.
Di hadapan sidang paripurna DPR yang juga nampak disaksikan unsur pemerintah pusat hingga daerah yaitu Bupati Tangerang H Ismet Iskandar, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangsel Zarkasih Noer dan ribuan masyarakat Tangsel yang sejak malam hari mendatangi gedung DPR, Mardiyanto menegaskan 12 kota/kabupaten termasuk Kota Tangsel sudah layak dan memenuhi segala persayaratan untuk disahkan menjadi kota otonom baru.
Di bagian lain, Direktur Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Abdul Fatah, menyatakan segala persyaratan tentang pembentukan daerah otonom baru telah lulus dan dan tidak memiliki kendala apapun. Setelah disahkan DPR, langkah pertama yang akan dilakukan Depdagri segera menyerahkan berkas tersebut kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditandatangani secara sah dan juga diberikan nomor urut sebagai Undang-undang baru.
“Selambat-lambatnya satu bulan ditandatangi Presiden,” ungkapnya.
Asisten Daerah (Asda) 1 Pemerintah Kabupaten Tangerang H Mas Iman Kusnandar yang juga Ketua Tim Pembentukan Kota Tangerang Selatan mengatakan, setelah beberapa hari lalu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) membahas draft RUU dari sudut pandang PP 78 Tahun 2007, dan hasilnya dinyatakan lulus sebagai kota otonom baru dan hari ini (29/10) disahkan. Ia mengatakan, disahkannya Kota Tangerang Selatan, bukan saja peristiwa penting dan kebahagiaan bagi segelintir orang saja, tapi adalah kebahagiaan semua kalangan di Kabupaten Tangerang.
Sebelumnya ditegaskan Bupati Tangerang H Ismet Iskandar, pembentukan Kota Tangsel ini dibarengi komitmen daerah induk yaitu Pemkab Tangerang. Selain memberikan dukungan administrasi untuk mengawal pengesahan UU Kota Tangsel hingga ke Senayan, Pemkab Tangerang diantaranya memberikan dukungan bantuan aset baik berupa tanah, gedung peralatan dan infrastruktur dengan nilai Rp 600 miliar. Sedangkan pelepasan aset sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/kep.149.huk/2007 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, sambung Ismet Iskandar, juga akan memberikan hibah mencapai Rp 53,18 miliar untuk kelancaran operasionalisasi kota baru Kota Tangsel.
Sekadar dikatahui luas wilayah Kota Tangsel yang ditetapkan Pemkab Tangerang mencapai 164.54 kilometer dengan meliputi Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur.
Kota Tangerang Selatan dimekarkan bersama dengan 11 daerah lainnya yaitu Kab Tambrauw (Papua Barat), Kab Pulau Morotai (Maluku Utara), Kab Intan Jaya (Papua), Kab Deiyai (Papua), Kab Sabu Raijua (NTT), Kab Pringsewu (Lampung), Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kab Nias Utara (Sumut), Kab Tulang Bawang Barat (Lampung), Kab Nias Barat (Sumut), dan Kab Mesuji (Lampung).