Ipat, Teknologi Peningkat Panen

Teknologi Ipat-Bio+Vitafarm, salah satu teknologi baru dalam bidang pertanian padi, untuk pertamakalinya dikembangkan di Desa Jeruktipis Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Hasil panen dengan teknologi ini bisa bertambah hingga 30 persen.

Bupati Serang Taufik Nuriman usai membuka panen perdana padi teknologi Ipat-Bio, Rabu (11/2), mengungkapkan, awalnya pemerintah ragu untuk menerapkan teknologi ini pada petani padi di Kabupaten Serang. Namun setelah melihat langsung hasilnya, teknologi ini memang cukup membantu meningkatkan hasil panen di Kabupaten Serang.
"Pada tahun 2008 lalu Kabupaten Serang sudah mengalami surplus stok pangan, dengan hadirnya teknologi baru ini, tentunya akan menambah surplus hasil panen, apabila ini terus dikembangkan, Kabupaten Serang tentunya bisa mengekspor beras," kata kepada harian umum Banten Tribun.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Serang, Dadang Hermawan yang mendampinginya mengungkapkan pada tahun 2008 lalu Kabupaten Serang mengalami surplus beras. Hasil panen para petani mencapai 31.280 ton sedangkan kebutuhan stok pangan dari 1,3 juta jiwa dikali 186 kilogram beras per jiwa per tahun sekitar 24.180 ton. "Berarti kita masih surplus stok beras sekitar 7100 ton,” ungkapnya.
Dengan dikembangkannya teknologi baru ini, diharapkan Kabupaten Serang akan menjadi penyuplai beras bagi daerah-daerah lain di Indonesia. "Bahkan sampai ekspor beras," tuturnya.
Pengembang teknologi Ipat-Bio+Vitafarm, Dr Ir Tualar Simarmata M S ketika ditemui Tangerang Tribun mengungkapkan, saat ini penemuannya dalam teknologi pangan, baru sebatas penambahan hasil sekitar 30 persen. Diharapkan untuk ke depan bisa lebih dari itu.
Untuk satu hektar sawah, biasanya menghasilkan padi 5 hingga 6 ton, setelah menggunakan teknologi Ipat-Bio+Vitafarm ini dengan pola tanam, bibit 25 kilogram, masa tanam benih 24 hari, pemupukan IPK 450 kg, Urea 200 Kg, pupuk kandang 1000 Kg, pupuk organik cair Vitafarm 2 liter. "Dengan masa tanam 100 hari, dapat menghasilkan sedikitnya 8,5 ton padi atau lebih 30 persen, dari pola tanam biasa," ungkapnya.
Apabila teknologi ini lebih menghasilkan dari pola tanam yang biasa, direncanakan teknologi ini dikembangkan di seluruh tanah air. ”Agar Indonesia tidak lagi mengimpor beras," pungkasnya.(Foto: Banten Tribun)

Berharap Hidup Layak di Pulau Seberang

Wajah Andi Cahyadi (37), warga Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, siang itu sangat cerah. Tak jarang bersama dengan 2.000 teman-teman lainnya yang berasal dari Kecamatan Teluknaga, Kemiri, Sukadiri, Kronjo, dan Kosambi, Pasar Kemis, ia kerap memperbincangkan tentang apa saja yang akan dilakukannya nanti sesampainya di daerah tujuan transmigrasinya ke Kalimantan Tengah dan Bengkulu.

Berbekal 10 hektar lahan yang akan disiapkan di Kelurahan Mungur, Kecamatan Mungur Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Andi akan menanami apa saja di lahan yang dijanjikan kepadanya. Dari mulai palawija, cengkeh, padi dan sebagainya untuk dapat memperbaiki taraf hidup keluarganya yang dalam beberapa tahun ini dilanda kesulitan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri.
Andi barangkali merupakan satu gambaran warga asli Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki tempat untuk menggantungkan ekonomi di daerah dia dibesarkan. Seluruh lahan yang dimilikinya habis dia jual, karena terhimpit kebutuhan ekonomi hingga mengakibatkan dirinya harus pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Sebagaimana layaknya seorang pendatang di tanah kelahirannya.
“Siapapun ingin hidup layak, tidak mau sengsara. Makanya dengan harapan itulah saya ikut program transmigrasi ini,” ujar Andi yang sepertinya mengingat rekaman kesengsaraannya kembali berputar.
Oleh karena itu, ketika program transmigrasi kembali digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, tanpa pikir panjang ia ikut mengajukan diri.
Bersama dengan istri dan kedua anaknya serta 50 Kepala Keluarga (KK) yang lain, Andi mengarungi laut lepas Indonesia ke pulau seberang, Provinsi Kalimantan Tengah.
Selama dua hari ia akan melakukan perjalanan hingga sampai di pulau yang dikenal memiliki banyak lahan nan minim penduduk di Desa Mungur, Kecamatan Mungur Raya. Jarak yang jauh tidak menjadikannya lantas sedih, bahkan dengan keyakinan perubahan ekonomi dan kehidupan yang layak, salah satu transmigran ini kerap mengumbar senyumnya.
Andi mungkin saja salah satu orang yang berpikiran bahwa program transmigrasi bukan hanya untuk mengatasi ledakan penduduk di Kabupaten Tangerang atau pulau Jawa, namun lebih jauh merupakan kesempatan dan penempatan kerja mandiri. Meski dengan kesempatan kerja sebagai petani, namun ia akan menjalani dengan sebaik-baiknya.
“Saya begini hanya karena keluarga saya. Dan jujur saya senang dengan program ini,” ucapnya.
Data yang dihimpun Tangerang Tribun, setiap tahunnya ratusan warga Kabupaten Tangerang bertransmigrasi ke luar pulau Jawa yakni ke Sumatera dan Kalimantan. Untuk tahun 2008 ini, sebanyak 2.001 orang atau 50 kepala keluarga (KK) melakukan transmigrasi. 25 KK di antaranya ke Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan 25 lainnya ke Provinsi Bengkulu.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, Hasdanil, tahun ini pihaknya mendapatkan kuota dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebanyak 2.001 orang.
Hasdanil menambahkan, warga yang mengikuti program transmigrasi ini adalah warga yang memiliki keterampilan di bidang pertanian. Karena memang sektor pertanian ini paling diutamakan dalam program transmigrasi ini.
"Dari informasi perkembangannya, sebagian besar yang ikut transmigrasi telah sukses. Salah satunya, di Kabupaten Barito yang telah mampu mengembangkan pertanian di wilayah itu hingga hasil panennya optimal. Kini kehidupan perekonimiannya terangkat," terangnya seraya menambahkan program transmigrasi yang dilakukannya ini memiliki dampak positif bagi roda pemerintahan Kabupaten Tangerang dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kepadatan penduduk.

38.000 Petani Sekadar Penggarap

Kamsari (53), petani dari Desa Tigarasa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, itu baru saja kembali dari menggarap sawahnya di Desa Tipar Raya, Kecamatan Tigaraksa. Dengan membawa seutas tambang dan satu buah karung, siang kemarin ia kembali ke rumahnya untuk sekadar mengistirahatkan tubuhnya dari peluh setelah hampir setengah hari ia habiskan waktunya di sawah kampung tetangga.


Di rumah berukuran 10 x 12 meter beratapkan rumbia dan berdinding bilik itu, Kamsari sudah hampir 7 tahun menjadi petani di sawah yang sebenarnya bukan miliknya. Ia menggarap sawah milik PT BCA Bank di Desa Tipar Raya Kecamatan Tigaraksa, Ibukota Kabupaten Tangerang.
“Saya diperbolehkan menggarap tanah itu oleh perusahaan. Yah, lumayan buat bantu-bantu ekonomi keluarga,” kata Jamsari saat ditemui, Minggu (7/9) di rumahnya yang reot itu.
Suami dari Umihani yang memiliki dua anak ini, Laila (16) dan Sali (9) mengaku, sebelumnya tanah itu merupakan milik warga sekitar yang juga digarap olehnya. Namun, sudah hampir empat tahun ini sawah itu telah berpindah tangan ke PT BCA Bank.
“Alhamdulilahnya, saya masih diperbolehkan memanfaatkan lahan tersebut untuk digarap,” jelasnya.
Belakangan ini, ia kembali bingung dengan rencana PT BCA yang akan segera membangun lahan miliknya. “Bingung, mau kerja apa lagi kalau lahan itu betul-betul dibangun,” tambahnya.
Diceritakan lelaki yang merupakan penduduk asli Desa Tipar Raya, Kecamatan Tigaraksa itu, sebelum menjadi petani, ia memiliki usaha warung sembako. Namun karena persaingan semakin ketat dan dirinya tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing, akhirnya usahanya itu bangkrut. Sekadar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya saja, ia kerap menjual sisa dagangannya.
“Akhirnya saya banting stir dengan menjadi petani di sawah milik H Tabrani, orang kampung sebelah,” paparnya.
Ditanyakan tentang petani sekitar, ia mengatakan hampir dari 100 petani di Kecamatan Tigaraksa menggarap sawah milik perorangan atau sekadar memanfaatkan lahan tidur atau milik perusahaan.
“Memang tidak ada pajak, namun sewaktu-waktu mereka gunakan, ekonomi kami pun ikut terancam,” keluhnya seraya menambahkan kalau pemerintah menyediakan lapangan kerja sebagai petani dirinya siap menjadi pekerjanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, Deden Soemantri mengatakan, hampir 70.000 petani yang tersebar di Kabupaten Tangerang, 70 persennya atau hampir dari 38.000 petani menggarap sawah yang bukan miliknya.
“Hal ini kami ketahui ketika melakukan pelatihan melakukan penanaman yang efektif terhadap padi dan jenis tanaman lain,” ungkap Deden dan menambahkan selebihnya merupakan pemilik lahan.
Ia memperkirakan, para petani yang menggarap sawah milik perusahaan atau pengembang terjadi di sejumlah daerah seperti Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Tigaraksa dan sejumlah daerah lainnya.
“Soal kepemilikan lahan secara detailnya kami tidak melakukan pendataan,” tandasnya.

Lahan Pertanian Terus Menyusut

TANGERANG TRIBUN – Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan dan sentra perdagangan semakin tidak terkendali. Konsistensi pemerintah daerah untuk menerapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai sentra pertanian kerap terabaikan karena alasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Kabupaten dan Kota Tangerang merupakan daerah di Banten yang lahan pertaniannya mengalami penyusutan sedemikian cepat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang sensus dari tahun 2000 hingga 2005, dari total 310.000 hektar lahan pertanian yang tersebar di wilayah utara dan barat menyusut sampai 10.000 hektar. Kecamatan Rajeg, Tigaraksa, Panongan dan Pagedangan merupakan daerah dengan keberadaan lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, kawasan industri besar maupun sedang serta tidak ditanami padi lagi.
Di Kota Tangerang, lahan pertanian juga mengalami nasib yang sama. Menurut catatan Dinas Pertanian Kota Tangerang, dari total 18.000 lahan pertanian yang tersebar di Kecamatan Neglasari, Benda, Priuk, Cipondoh dan Karawaci, kini hanya tinggal 757 hektar saja. Terus menyusutnya lahan pertanian lebih banyak telah beralih menjadi industri, perumahan serta perluasan Bandara Soekarno-Hatta, khusus untuk di Kecamatan Neglasari.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang menjamin, dengan keberadaan lahan sawah Kabupaten Tangerang yang kini hanya menyisakan sekitar seluas 300.000 hektar dapat memenuhi stok pangan di Kabupaten Tangerang.
“Karena satu hektar sawah saja hasil produksi mencapai 5 hingga delapan ton, dikali saja dengan luas seluruhnya areal sawah. Dengan capaian itu, sebenarnya Kabupaten Tangerang masih dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 1,3 juta jiwa selama hampir setengah tahun,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang Deden Soemantri, Kamis (4/9).
Ia menjelaskan, alih fungsi lahan pertanian banyak terjadi di Kecamatan Teluk Naga dan Rajeg. Karena Kecamatan Rajeg yang juga salah satu daerah pertanian, kini sudah banyak berdiri kawasan perumahan yang lebih banyak memanfaatkan lahan pertanian.
“Di Rajeg, kira-kira lebih dari 500 hektar sawah sudah berdiri perumahan,” jelasnya lagi.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, Kris Marta menjelaskan, dari data tahun 2000 hingga 2005, tercatat peralihan lahan pertanian menjadi industri dan perumahan mencapai hingga 10.000 hektar. Di antaranya terjadi di Kecamatan Rajeg, Tigaraksa, Panongan Pagedangan.
“Kecenderungan peralihan ini terjadi di empat daerah ini. Salah satu tandanya dengan berubahnya tingkat ekonomi masyarakat,” kata Kris.
Lebih jauh ia mengatakan, perubahan lahan pada areal sawah cenderung tidak terjadi di bagian utara Kabupaten Tangerang. Seperti di Kecamatan Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, Sukadiri dan bagian utara lainnya yang merupakan sentra pertanian.
“Ini merupakan salah satu dampak dari pembangunan yang belum menyentuh secara merata ke bagian utara Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang Didin Samsudin menyebutkan, penataan wilayah yang terus diperbaharui karena dampak penanaman investasi di bidang industri dan perumahan sedikitnya mempengaruhi keberadaan lahan areal sawah di Kabupaten Tangerang.
“Ya, ini kan dampak dari pembangunan dan kemajuan Tangerang. Namun penataan ini kami juga mempertimbangkan sektor unggulan di sebuah wilayah. Hanya barangkali perubahannya tidak ekstrem,” pungkasnya.
Tingkatkan Produktivitas
Menanggapi banyaknya areal lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi perumahan dan industri, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tangerang, Togu Perdamean Tobing menyatakan, hal itu terjadi karena salah satu konsekuwensi pembangunan di Kabupaten Tangerang. Namun ia mendesak, harus ada langkah kongkrit dari pemerintah daerah dengan cara membuat kebijakan untuk menggantinya dengan cara peningkatan produktivitas pertanian.
“Daerah kita kan merupakan penyangga Ibukota, konsekuwensinya adalah peningkatan pembangunan. Tapi harus ada upaya pemerintah daerah untuk menggantinya dengan menjaga ketahanan pangan masyarakat,” kata politisi PDIP ini.
Meski demikian ia mengaku kecewa dngan banyaknya areal persawahan yang telah beralih fungsi tersebut. Bahkan ia menilai hingga kini pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk melakukan peningkatan produktivitas padi. “Janganlah kita berbicara lagi lahan yang sedikit, karena cepat atau lambat Kabupaten Tangerang akan diserbu oleh banyaknya perumahan dan industri. Tapi kita harus konsisten untuk memanfaatkan lahan yang produktif agar mampu menjaga ketahanan pangan kita,” tandasnya seraya menambahkan mekanisasi petani menggarap sawah, mesinisasi, mutu padi dan sebagainya merupakan satu hal penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.
Diganti Produk Unggul
Terus menyusutnya lahan pertanian di Kota Tangerang pada tahun lalu sekitar 1.101 hektar dan kini hanya tersisa 757 hektar harus diubah pola tanam pertanian yang mengandalkan produk unggulan.
Kasubdin Pertanian Dinas Pertanian Kota Tangerang, Sunarto, Kamis (4/9), menuturkan, telah beralih fungsinya lahan pertanian di Kota Tangerang menjadi perumahan bahkan industri hanya akan memanfaatkan lahan yang ada sebagai lahan pertanian. Karena sekarang ini, pertanian di kota sudah beralih kepada pertanian yang sifatnya tidak terlalu membutuhkan banyak lahan tidak seperti pengembangan pertanian dengan cara tradisional. Karenanya petani di sana akan dibekali keahlian dalam hal pengembangan tanam hias.(Tangerang Tribun)

Banten Surplus Beras

Musim panen pertengahan tahun 2008 ini, Provinsi Banten mengalami peningkatan produksi padi dan ketersediaan beras petani cukup melimpah. “Dari kebutuhan beras nasional 59,87 juta ton pertahun, sekitar 1,8 juta ton disumbang dari hasil produksi padi Provinsi Banten. Jumlah itu setara dengan 3,11 persen dari kebutuhan beras nasional,” kata Gubernur Ratu Atut Chosiyah saat menghadiri Panen Raya di Desa Bojong Satan Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Rabu (13/8).
Menurutnya, dari luas areal 195.554 hektar sawah, Banten memiliki peran penting dalam stabilitas ketahanan beras nasional. “Bahkan hasil produksi tahun 2008 ini, terjadi surplus sebanyak 183,807 ton,” terang Atut dalam acara yang juga dihadiri Kepala Divisi Regional Bulog Banten – DKI Abdul Karim, Kapolda Banten Brigjen Rumiah, Kajati Banten Larigau Samad dan Bupati Serang Taufik Nuriman.
Pihaknya, lanjut Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia ini, akan terus memaksimalisasi ketersediaan lahan pangan, terutama untuk kebutuhan masyarakat Banten.
Dari total luas pertanian 865.120 hektar, terdapat 195,554 hektar luas pesawahan. Dari jumlah itu, sekitar 79.000 hektar merupakan sawah tadah hujan yang akan diupayakan menjadi tambahan areal produksi padi produktif. “Saat ini tengah dievaluasi dan akan diupayakan menjadi lahan pesawahan irigasi teknis,” pungkasnya.
Sementara Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengaku tengah melakukan optimalisasi penyerapan beras petani. Pihaknya, melalui tiga sub divre Bulog di Banten berupaya meningkatkan produksi serapan gabah petani di Banten serta kemandirian dalam pengadaan beras.
"Adanya tiga sub divre bulog di Banten, diharapkan Banten tidak lagi tergantung daerah lain dalam pengadaan beras, apalagi dari beras import, seperti yang prnah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya" kata Mustafa.
Diketajui tiga sub divre bulog di Banten yang diresmikan tersebut adaah, Sub Divre Serang meliputi wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sub Divre Tangerang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang serta Sub Divre Lebak meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Petani Mancanegara Kagumi Mandalawangi

Pengurus serikat tani dari Filipina, India, Timor Leste, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, Tukri, Jerman, Spanyol dan Brazil mengunjungi lahan pertanian di Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (26/6).
Menurut mereka, tidak ada alasan bagi para petani maupun pemerintah Indonesia untuk tidak meningkatkan hasil pangannya dan meningkatkan perekonomian para petani.
“Indonesia, khususnya Pandeglang sangat beruntung memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Coba di Spanyol, lahan pertanian nyaris tidak ada karena telah berubah menjadi perumahan elti dan industri-industri,’’ kata Iratexe Airiola, serikat petani asal Spanyol.
Hal yang sama juga dikatakan Mangaliso Shadrack, anggota serikat petani dari Afrika. Mangaliso berpendapat, pemerintah daerah Pandeglang harus benar-benar memperhatikan pertanian di wilayahnya. Ia juga juga menghimbau kepada para petani agar terus bersatu dan memperjuangkan hak-hak para petani.
“Biarkan saja konflik di pemerintahan. Para petani harus terus berusaha bersatu, meningkatkan hasil pertaniannya. Karena hasil petani tidak bisa dipungkiri dirasakan juga oleh bupati, menteri, hingga presiden. Mereka harusnya sadar bahwa makanan yang mereka makan adalah hasil petani. Jadi jika pemerintah tidak memperhatikan petani, itu salah besar,’’ katanya.
Selain itu, sejumlah serikat petani dari luar negeri ini juga menyatakan salut kepada para pentani Indonsia yang masih menggunakan pupuk organik. “Saya sangat setuju jika pupuk yang digunakan oleh para petani adalah pupuk organik,’’ cetus Minung Park serikat petani dari Korea Selatan.
Pada kesempatan itu, para serikat petani luar negeri ini juga menyempatkan melihat kondisi area persawahan di Mandalawangi. Mereka mengaku kagum dengan area persawahan tersebut, meski wilayah itu selalu sering terhadang masalah langkanya air. “Pemerintah setempat seharusnya memberikan solusi, misalnya dengan membuat irigasi disejumlah mata air di wilayah ini,’’ kata Minung Park lagi.
Sementara itu Hendri Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten mengatakan, digelarnya acara ini selain untuk meningkatkan wawasan para petani dalam melakukan kegiatannya juga sebagai awal untuk memperjuangkan hak azasi para petani. Karena sampai saat ini hak azasi para petani belum jelas. (Sumber: Banten Tribun)

Atasi Kemiskinan, Sektor Pertanian jadi Primadona

Pakar kehutanan dari IPB Prof Dr Herman Haeruman mengungkapkan untuk mengatasi kemiskinan yang saat ini kian meningkat, pemerintah daerah bisa mendegepankan sektor pertanian. “Sektor Pertanian dianggap sektor yang paling efektif untuk menuntaskan kemiskinan, sebab orang yang tidak bisa apa-apa masih bisa hidup dengan pertanian dan pertanian tetap bertahan ketika sektor lainnya babak belur karena terkena krisis,” katanya saat menjadi pembicara pada pembukaan Musda I Himpunan Alumni IPB Provinsi Banten di Hotel Mahadria, Sabtu (24/5) Serang.
Menurut Guru besar IPB ini, seharusnya pertanian dijadikan sektor primadona yang strategis serta bergandengan dengan sektor lainnya dalam membangun jaringan perekonomian atau networking aproach agar bisa meningkatkan daya saing.
Ia meminta kepada seluruh Alumni IPB di Banten agar membangun dan mencerdaskan masyarakatnya dengan cara memecahkan permasalahan melalui sektor pertanian tersebut. Sektor pertanian agar lebih strategis, mempunyai kualitas produk yang bagus dan bisa bersaing dengan sektor lainnya.
Salah satu langkah yang harus dilakukan ialah dengan membentuk cluster Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian (Agropolitan) di setiap daerah, tujuannya untuk meningkatkan daya saing pertanian dari beragam komoditas dengan proses yang dibangun dari cluster-cluster di daerah itu.
Ada tiga langkah atau strategis strategi pembangunan pertanian yaitu, pertama adalah basic base strategi yakni sumber daya alam (SDA) yang tidak dipunyai oleh orang lain termasuk bagaimana mengurus masalah-masalah pertanahan, kemudian market base strategi yakni bagaimana pemasaranya, peningkatan produksinya dan termasuk pelestarian ekosistemnya dan ketiga adalah institusional base strategi yaitu proses yang dibangun dari cluster-cluster di daerah bukan langsung dari departemen.
"Di Banten, tidak hanya sekedar dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bojonegara, tapi bisa juga dibangun Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian atau Agropolitan, sehingga sektor pertanian dapat menjadi primadona," imbuhnya. (Tangerang Tribun)