Angka Pengangguran Meningkat di Banten

TIGARAKSA, TRIBUN
Angka pengangguran di Provinsi Banten masih tinggi yakni dari 3.980.160 jiwa usia produktif tercatat sebanyak 636. 847 orang merupakan pengangguran terbuka dan angka pencari kerja sebanyak 37.988 orang. Pasalnya saat ini masih minimnya kesediaan tenaga kerja dan penduduk musiman pencari kerja kian banyak.
Demikian dikatakan Gubernur Provinsi Banten, Hj Rt. Atut Chosiyah pada acara peresmian kawasan industri Milinium Industrial, Tigaraksa, kemarin.
Menurut Atut Chosiyah, permasalahan pengangguran ini juga dipicu oleh belum terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Pendidikan formal juga turut melatar belakangi pengangguran lantaran tak mampu memenuhi pangsa kerja. “Dari hasil pantauan dan hasil hearing dengan perusahaan, permsalahan ini (tingkat pendidikan) merupakan pemicu penting untuk pengangguran yang terjadi di seluruh daerah Banten,” jelas Atut.
Kedatangan Atut didampingi pejabat dinas dari Provinsi Banten yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Drs Soleh, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Drs Eutik S MM, Bapeda, Widodo Provinsi, Komisi II DPRD Banten Media Warman dan Yavni Lubis.
Ia mengatakan, permasalahan tenaga kerja yang belum mampu memenuhi keinginan industri, maka pemerintah Provinsi Banten pada 2008 ini akan memaksimalisasi program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten/kota.
Sedangkan untuk dana maksimalisasi ini, rencananya akan dianggarkan dari APBD Banten sebanyak 5Rp ,21 Miliar. Sedangkan untuk permasalahan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah ia menjelaskan, ini merupakan kebijakan otonomi berlapis. “Saya akan memberikan surat kepada bupati dan walikota di seluruh Banten, untuk memberikan kebijakan terkait kemudahan investasi di provinsi Banten,” tandasnya.
Peresmian yang dibuka oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Nanang Komara itu juga dihadiri oleh Muspika, dan wakil Anggota DPRD Kabupaten Tangerang TB Bayu.
Dalam kesempatan itu, gubernur provinbsi Banten juga menjelaskan, permsalahan kebijakan investasi terletak pada moda transportasi, terkait dengan akses, perizinan dan kemudahan fasilitas lainnya. Untuk itu, pemerintah provinsi melalui pemerintah pusat telah memberikan kemudahan-kemudahan investasi yakni dengan melakukan pemudahan jalur laut, darat dan udara. “Di Banten juga akan dilengkapi dengan 3 PLTU terkait dengan kebutuhan listrik industriyakni PLYU Suralaya, Kemiri, Tangerang dan PLTU Labuan, Pandeglang. Kami telah melengkapi pipa gas untuk kawasan-kawasan Industri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten, Drs Eutik S. MM, mengungkapkan, pendapatan daerah Bruto sebanyak Rp. 107,3 triliun pendapatan daerah atau APBD Banten, 51% nya dihasilkan dari sektor industri di tiga daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. “Ini artinya sektor industri merupakan primadona PAD kita. Nah untuk pendapatan yang paling tinggi terkait sektor ini, Kabupaten Tangerang merupakan penyumbang paling terbesar, yakni, 14. persennya,” jelas Eutik
Terkait angka penggangguran yang tersebar di daerah kota/kabupaten se-Banten seperti pada Kabupaten Tangerang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Nanang Komara mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kemudahan-kemudahan investasi kepada para investor, terutama dengan pajak dan fasilitas keterbukaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Dengan menyehatkan iklim investasi tersebut, akan menyerap banyak angkatan kerja. “Kami sudah melakukan transparansi dan kemudahan akses untuk melakukan investasi di Kabupaten Tangerang,” Jelasnya. (Tangerang Tribun)